Ilustrasi: bedah rumah |
Oleh: Arkilaus Baho
Ada banyak cara yang dilakukan negara untuk membangun Tanah Papua berupa pembangunan fisik seperti rumah bagi rakyat. Kali ini, bukan dilakukan langsung oleh sentra pemerintah yang menangani pembangunan. Tapi dilakukan oleh suatu projek yang disebut " bedah rumah". Acara ini pernah di tayangkan pada beberapa episode bedah rumah di salah satu televisi nasional.Rupayanya program itu mendapat sejumlah impati dari berbagai kalangan. Bahkan kali ini kementerian perumahan rakyat sebagai penyelenggara kegiatan tersebut mengajak berbagai perusahaan di Indonesia maupun untuk terlibat mendukung pendanaan ini. Salah satu perusahaan yang menyatakan terlibat mendukung dana ialah PT. Freeport di Papua. Wow...mau rumah dengan cara " bedah rumah " gini emangnya selama ini bantuan perumahan freeport berupa rumah jadi sudah tutup kah?
Jumlah pendanaan pelaksanaan program bedah rumah dimungkinkan meningkatkan lebih dari Rp6 juta per kepala keluarga (KK), bisa bertambah jika pihak swasta mendukung kegiatan tersebut. Kemenpera menggandeng PT. Freeport untuk program bedah rumah. Bagi kemenpera, PT Freeport yang sudah menyanggupi tiga kabupaten yang akan menjalankan program bedah rumah.
Tarada cara lain untuk mengais rejeki dari perusahaan internasioanal ini. Pemerintah terus memikirkan cara apa saja untuk mengeruk uang perusahaan besar seperti freeport atau newmont dan lainnya untuk turut memberi uang bagi pembangunan fisik berupa perumahan. Wajar saja kalau kehadiran perusahaan besar di Indonesia selalu menjadi sumber dana, entah sumber dana resmi maupun tak resmi.
Untuk Papua, program bedah rumah pun tidak mudah. Menurut Menpera Djan Faridz, kalau daerah lain menggunakan PNPM Mandiri, di sana pendekatannya kepada kepala adat, kepala suku atau pemuka agama,” imbuhnya. Bila program ini berjalan mulus, Djan yakin kehidupan masyarakat akan lebih baik. Sebab, dengan rumah yang layak, dapat mempengaruhi kesehatan dan psikologi penghuninya. Djan melanjutkan, besaran bantuan itu juga berbeda dengan di Papua.
“Di sana bantuannya bisa lebih. Kalau Rp6 juta dirasa tidak akan cukup. Tapi ini kan baru anggaran. Pengajuan anggaran diratakan dulu Rp6 juta rupiah itu. Kalau kurang tinggal mengajukan lagi, " papar Djan seperti di muat di situs okezone.
Anda yang punya televisi sudah pernah nonton acara bedah rumah yang di maksud kemenpera ini. Keluarga yang rumahnya di bedah, mereka dibawa ke suatu tempat dan saat itulah pekerja bangunan merombak rumah kumuh menjadi rumah moderen. Penghuni rumah menangis tersedu-sedu karena rumah mereka sudah di sulap dari kumuh menjadi rumah berperabotan moderen. Program tersebut semacam suatu rejeki yang didapat oleh keluarga yang mendapatkannya.
Bicara soal rumah bagi rakyat, ada banyak rakyat di negeri ini butuh rumah. Namun, pemerintah pakai cara yang berbeda untuk memenuhinya. Bukannya setiap tahun harus bangun rumah bagi rakyat, namun justru kebalikan yang terjadi. Setiap tahun, ada program bedah rumah. Artinya, rumah bagi rakyat sudah di kelompokan bahkan di klasifikasikan sehingga tidak merata.
Pasar globalisasi yang bergulir di Indonesia sudah bikin segalanya menjadi kebijakan serba pasar. Bangun rumah saja harus susah payah cari dana ke perusahaan yang punya uang. Lah, uang negara kemana saja? Sudah begitu, hak rakyat berupa mendapatkan rumah layak di jaman globalisasi sekarang sudah seperti menyambut keberuntungan saja. " Bedah Rumah" salah satu hadiah neoliberalisme yang nyata di Indonesia hingga ke Papua.
Ada saja alasan yang di pakai Jakarta untuk mencari peluang mengais rejeki uang dari freeport. Kalau mau bangun Papua, tak perlu todong-todong freeport untuk dapat uang receh begitu, ambil saja freeport, bila perlu 50 persen uang freeport pakai untuk bangun rumah. Susah amat sih...
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.