Oleh: Arkilaus Baho
Pada 6 September 2010 pukul 20:26
Diambil dari berbagai sumber
Bagi para pegiat anti militerisme, berbagai simbolisasi dilabelkan kepada prajurit keamanan dan pertahanan negara RI. Jika Angkatan Laut disebut hantu laut, Paskas " Anjing Darat", AURI " Burung mengudara, dan POLISI " Kura-kura Ninja". Memang memori kekerasan Militer yang berlangsung semenjak rentetan kekejaman aparat ini tatkala sejumlah gerakan menempatkan TNI atau POLRI sebagai kesatuan benteng negara yang belum juga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan sesuai amanat UU. Nah, sampai pada sang presiden yang sudah dua kali terpilih dari kalangan Militer ( Suharto-SBY ), pun ruh kekejaman militer belum juga reda.
Tak hanya rakyat Papua atau Aceh yang mengalami kekerasan Militer secara akut, warga Indonesia lainnya pun mengalamai nasib yang sama. Kasus Buol di Sulawesi, Konflik penggusuran lahan, sampai pada pencecokan lahan bisnis investasi, Militer negara kita masih mengandalkan kapital dan karier sehingga meninggalkan pokok tugas kenegaraan yang diembankan.
Tetapi mungkin saman sudah berubah, diawah ini satu komentar yang patut di dudukung. Terutama menyangkut ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Adalah Perusahaan Asing yang di manjakan negara untuk mengeruk kekayaan negara. Freeport kali ini mendapat kritikan tajam dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ( TNI AL ).
Bahwa Militer menjadi anjing penjaga modal bukanlah dibiarkan begitu saja tapi harus dirubah. Militer menjadi titik utama untuk bersama rakyat dan semua insan lapisan masyarakat membuka kran baru, kran keutuhan ekonomi bangsa. Kran anti imperialism ekonomi, demi kedaulatan bangasa. Saya tuntut pangdam dan jajaranya untuk bersama rakyat Papua atasi Freeport sebagai bentuk dukungan atas nasionalisme bangsa Indonesia yang tidak mau diatur dan di injak-injak oleh kapitalisme Freeport.
Jangan hanya slogan Papua itu urusan dalam negeri Indonesia tetapi fakta perusahaan asing milik Amerika Serikat menjajah bangsa Indonesia dan rakyat Papua kok malah dibiarkan?. Jika Freeport tidak diatasi, kita tidak usah nervous soal intervensi asing di Papua, karena intervensi asing di Papua sudah dipelihara oleh Negara Indonesia sendiri.
Nah, kepentingan nasional harus menjadi tugas semua lini negara. Sebagaimana rintihan seorang prajurit TNI AL tentang Freeport dalam tribunnews.com, selajutnya terulis...Melihat hubungan Indonesia dengan Malaysia yang memanas tidak begitu membuatnya risau karena yakin akan bisa diselesaikan dengan bijaksana.
Kalaupun harus berperang maka TNI yakin menang dan sudah siap siaga karena dunia tahu kekuatan tentara Indonesia adalah terbaik ke-13 di dunia. Dan dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara cinta damai dan pemimpin ASEAN yang memayungi. Sehingga bisa dipastikan "tidak akan terjadi" perang. Banyaknya aksi perampokan di darat serta berbagai isu terorisme tidak membuatnya sedih si Mayor TNI AL ini karena yakin hal-hal begitu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak makan waktu lama.
Yang membuatnya sedih adalah kasus "perampokan" paling akbar oleh Amerika di bumi Papua Indonesia, pembalakan liar hutan hutan di Kalimantan dan Papua yang di-majikan-i orang Malaysia. Serta kasus penyelundupan besar-besaran dengan 'kongkalikong' antara pelaku dengan instansi yang berwenang. Serta perdagangan senjata di perbatasan Filipina, Malaysia dan Australia yang tentu saja ada "becking"nya orang besar di Indonesia. Untuk keempat kasus tersebut si Mayor ini harus prihatin karena menahan gejolak idealisme sebagai TNI yang harus mengamankan NKRI, tapi di sisi lain "para pembesar" justru merusak negerinya sendiri. "Saya hanya seorang mayor bisa berbuat apa?" kata si Mayor kepada tribunnews.com, Sabtu (4/9/2010) malam.
Coba bayangkan kasus penambangan EMAS di PAPUA. Si Mayor pernah berhasil menyelinap masuk ke lokasi pertambangan itu dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Amerika mengeruk harta karun Indonesia secara besar-besaran dan "dilegalkan" oleh pemerintah dengan"kontrak" yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Dalam sehari saja, perusahaan Amerika itu bisa mengangkut sekitar 175.000 ton biji pasir emas dari bumi Papua melewati perairan Samudera Pasifik. Indonesia dapat apa?? tidak ada sama sekali uang masuk ke kas negara. Kalau 20 persen saja dari jumlah emas yang diangkut itu untuk kas negara maka sudah cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan GRATIS seluruh Indonesia selama-lamanya.
Penambangan emas di Timika, terbesar di dunia, memang sejak awal sangat merugikan rakyat Indonesia karena hanya 0% untuk kas negara.
Indonesia sewajarnya mendapat manfaat yang proposional dari tambang yang dimilki. Hal ini bisa dicapai jika kontrak kerja yang ditandatangani antara lain berisi ketentuan-ketentuan yang adil, transparan, dan memihak kepentingan negara dan rakyat. Ternyata pemerintah pada masa lalu, hingga kini tidak mampu mengambil manfaat optimal. Hingga Tahun 1976 perusahaan itu gratis atau setor ke negara 0%, enak kan?, Tahun 1976-1983 pemerintah kenakan (PPh) sebesar 35% (bukan produk yang dikenai pajak tapi hanya penghasilan !), Tahun 1984 pemerintah dapat royalti 1% atas penjualan emas dan perak. Tahun 1994 pemerintah mengeluarkan PP No.20/1994 belum maksimal.
Seharusnya Presiden SBY bisa mengeluarkan PP untuk menghilangkan berbagai kerugian dengan menjadikan BUMN dan BUMD sebagai pemegang saham mayoritas di Freeport atau Timika. Perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah untuk mengeruk emas terbesar di dunia itu, diduga ada penyelewengan, manipulasi, dugaan KKN, tekanan politik, dan jauh dari kaidah-kaidah bisnis dan negara yang terpuji dan beradab. Coba hitung lagi jika di bawah emas itu terdapat cadangan URANIUM terbesar di dunia. Berapa nilainya?? Harga URANIUM berapa kali lipat dari harga emas?? Indonesia itu SANGAT KAYA!
Selama 42 tahun periode tambang (1967-2009) bangsa Indonesia tidak mendapatkan hasil yang optimal dan sebanding dari potensi tambang Timika. Dan jika Presiden tidak melakukan perubahan dengan PP maka harga karun di Papua itu akan terus dikeruk oleh hingga tahun 2041. Menangislah rakyat Indonesia tanpa sadar kekayaannya diangkut ke Amerika. Padahal kalau rakyat tahu, berbagai manipulasi data dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengelabuhi pajak kepada pemerintah. Katakanlah ada 100 kapal yang mengangkut emas dari Papua ke Amerika maka yang dilaporkan hanya 10 kapal saja agar pajak royalti 1% itu bisa diperkecil lagi nominalnya. (narasumber dirahasiakan demi keamanan)
Kritik soerang prajurit diatas harus dijadikan penggalan semangat bagi kesatuan militer dalam negeri untuk mendukung perjuangan rakyat membebaskan negeri Indonesia dari kepungan imperialisme global. Semestinya sudah saatnya dinyatakan kepada segala komponen rakyat, bahwa kepemilikan asing di bumi pertiwi harus diakhiri. Freeport harus diakhiri untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Sudah lama, negeri ini begitu longgar memberikan aset alamnya kepada negara luar. Benar memang, apakah selama ini setiap benda harus dipungut pajaknya. Misalnya, emas jutaan ton, satu gram ada ada nilai pajaknya. Yakinlah, ketimpangan dana negara yang merugi akibat sistem bayar pajak keseluruhaan tanpa pajak per suatu benda atau jenis kekayaan yang diambil negara lain. Tatkala, Indonesia negara berbentuk perusahaan.
Kolaborasi kepentingan korporasi sudah menjadi budaya kebijakan atau bagian dari sistem kebijakan negara hari ini. Adalah Korporatokrasi dari pendekatan ekonomi dan politik yang historis diantaranya dari sisi sosiologis kapitalisme memerlukan wadah yang lebih struktural dan permanen untuk lobbying. Sedangkan dari sisi politik-Korporatokrasi merupakan wadah, yang biasa saja diluar struktur negara, yang dapat menjamin keditaktoran kelas kapitalis; dan dibedakan dengan korporatisme yang merupakan ruang didalam struktur negara.
Dan INILAH FAKTA FREEPORT MERUGIKAN BANGSA INDONESIA
1. PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) melakukan aktivitas penambangan di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 atau selama 42 tahun. Keuntungan dari kegiatan penambangan mineral freeport telah menghasilkan keuntungan luar bisas besar terhadap perusahaan milik bule tersebut, tetapi lihat apakah keuntungan it juga dinikmati bangsa Indonesia terutama rakyat papua, kenapa pula di Yohukimo masih terjadi kelaparan
2. Hasil tambang Freeport berupa tambang emas, perak, dan tembaa terbesar di dunia. Fasilitas dan tunjangan serta keuntunga yang dinikmati para petinggi freeport besarnya 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua yang hanya sekitar $132/tahun. Keuntungan yang diperoleh Freeport tidak melahirkan kesejahteraan bagi Indonesia terutama warga sekitar. Kesenjangan ala kolonial ini menjadi bibit konfik di papua
3. Keberadaan sang freeport sangat didukung pemerintah. Dilihat dari Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, yang kemudian menjadi landasan aktivitas pertambangan freeport. Bahkan kemudian UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 yang disahkan delapan bulan setelah penandatanganan KK menjadikan KK tersebut menjadi dasar penyusunanya.
4. Penambangan Ertsberg dimulai pada Maret 1973 dan habis pada tahun 1980-an sisanya lubang sedalam 360 meter.
5. Pada tahun 1988, Freeport mulai menambang Grasberg sebuah cadangan raksasa lainnya, hingga saat ini.
6. Hasil dari eksploitasi kedua wilayah tersebut diatas,Freeport memperolah sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas.
7. Sampai Bulan Juli 2005, lubang yang diakibatkan penambangan Grasberg mencapai diameter 2,4 kilometer yang meliputi luas 499 ha, dalamnya 800m, sama dengan ketinggian gedung tertinggi di dunia Burj Dubai
8. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.
9. Masalah yang timbul dari aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini diantaranya penerimaan negara yang tidak optimal dan peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim serta dampak lingkungan yang luarbiasa. Kerusakan bentang alam seluas 166 km persegi di DAS sungai Ajkwa yang meliputi pengunungan Grasberg dan Ersberg. berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg.
10. Cadangan emas yang dikelola freeport termasuk di dalam 50% cadangan emas dikepulauan Indonesia. Dari hasil luar biasabanyak tersebut yang masuk APBN sangat sedikit.
11. Freeport baru mengakui bahwa mereka menambang emas pada tahun 2005, sebelumnya yang diakui hanya penambangan tembaga. banyaknya emas yng ditambang selama 21 tahun tidak diketahui publik. parah banget yg ini gan...
12. Volume emas dicurigai lebih diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas.
13. Coba anda simak, Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009).
14. Hampir 700 ribu ton material dikeruk dan mengahsilkan225 ribu ton bijih emas Setiap hari . Jumlah ini setara dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang 700 km sejauh jarak Jakarta - Surabaya
15. Freport hampir tidak berkontribusi terhadap Indonesia bahkan penduduk mimika sendiri. Kompisisi Penduduk Kabupaten Mimika, tempat Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Menurut BPS 41 % penduduk mimika miskin, 60% penduduk miskin tersebut adalah penduduk asli. Di Provinsi Papua sendiri kemiskinan mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
16. Lebih dari 66 % pnduduk miskin papua adalah penduduk asli tinggal wilayah operasi freeport di pegunungan tengah. Kantong2 kemiskinan justru ada diwilayah freeport.
Dinamika semacam ini sebagai bukti bahwa INTEGRASI PAPUA TELAH GAGAL BUBARKAN NEGARA FREEPORT. Empat puluh tujuh tahun lamanya, Papua disebut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( 1963-2010 ). Sayangnya, Papua direbut setelah negara merdeka Indonesia telah ada selama dua puluh tahun lebih sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Hanya berjalan dua tahun ( 1963-1965 ) realitas dalam cita-cita perebutan Papua kedalam NKRI pudar. Lagitimasi Ibu pertiwi dalam Papua dicangkok sampai sekarang. Adalah korporasi dunia, PT. Freeport Mc Moorant Cooper & Gold merusak tatanan nusantara yang di impikan bapak pendiri Negara Indonesia, Bung Karno. Akar Negara Freeport inilah, usaha-usaha kedaulatan bangsa-bangsa terkubur rapat.
Freeport hadir diPapua sebagai bentuk Negara korporasi baru yang meniadakan semangat integrasi Papua yang digalang oleh Bangsa Indonesia sendiri. Pusat perhatian dan energi Negara lebih mengutamakan sang Negara korporasi, suprastruktur Negara kemudian menindas Rakyat Papua demi pengamanan Freeport semata, sampai sekarang pun persoalan Freeport statusquo bagi pemerintahan Negara ini. Praktek kenegaraan Indonesia atas Tanah Papua lebih menjual Tanah kami disbanding tujuan-tujuan integrasi yang di junjung, maka itulah, INTEGRASI TELAH GAGAL DI TANAH PAPUA. Hadapi perusahaan raksasa tidak saja dengan dengungan hantu laut, anjing darat atau burung mengudara saja, tetapi komitmen akan cinta tanah air dan rakyat. Hanya itu.
@Westapua-arki
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.