Dibaca :

Rabu, 22 Februari 2012

Rekayasa Konflik Papua Sudah Kuno Di HUT RI Yang ke 66


Mengenang HUT RI ke 65 silam. PAPUA BERI MAKNA PROKLAMASI "SUCI DULU BARU BERANI" Tercatat dalam sejarah negara republik Indonesia, khususnya rakyat Papua. Pengibaran bendera sang saka merah putih pada peringatan dirgahayu RI yang ke-65 ( 17 Agustus 2010 ). Penarikan bendera putih diatas dan merah dibawah. Entah di sengaja atau tidak, tapi ini menandakan bahwa simbol negara " Bendera" yang semestinya Merah ( Berani ) duluan lalu Putih ( Suci ) malah terbalik.

Oleh: Arkilaus Baho 
Pada 16 Agustus 2011 pukul 23:16

Sudah enam puluh enam tahun Indonesia diakui sebagai sebuah Negara. Namun prilaku rekayasa masih subur di negeri ini. Pola kolonialisme masih mambayangi bangsa Indonesia. Kebijakan pemerintahan yang berkuasa juga tidak jauh dari merekayasa. Hal ini bertentangan dengan semangat pendirian Negara Indonesia yang merdeka, adil dan jujur. Prilaku rekayasa tidak saja di kancah perpolitikan nasional dalam penanganan kasus korupsi, tetapi juga pada proyek mengindonesiakan orang Papua yang jelas sarat rekayasa.

Kasus penembakan yang berulangkali di kampung Nafri Jayapura Papua dan itu jelas suatu rekayasa. Nafri hanyalah satu wilayah konflik yang muncul dari rekayasa korps militer Indonesia. Lagi, OPM sebagai objek rekayasa. Hal yang tidak bisa dipikir secara akal sehat ialah peralatan negara yang diberikan kepada prajurit, justru dipakai untuk menciptakan konflik.

Militer Indonesia di Papua tidak punya urat malukah? Sebelum kasus Nafri muncul, langganan konflik yang kentara sekali rekayasanya ialah kasus penembakan di Freeport, OPM yang dipimpin Alm. Kelly Kwalik dituduh sebagai pelaku penembakan. Mulai dari penembakan warga Negara asing hingga penduduk dan karyawan Freeport.

Setelah kepergian Kelly Kwalik ke alam baka, penembakan masih terjadi. Pola yang sama kini hadir di Jayapura. Adalah Danny Kogoya ditempatkan sebagai ikon OPM untuk menjustifikasikan kelompok Papua yang berseberangan dengan Negara Indonesia. Sosok Danny Kogoya sendiri tidak diakui oleh markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Bantahan pertama datang dari OPM di seputar Jayapura hingga perbatasan RI-PNG.

Ricard Yoweni sebagai pimpinan TPN yang telah bertahun-tahun berada di Jayapura setelah deklarasi TPN/OPM 1 Juli 1965 ini sangat tidak mengenal sosok Danny Kogoya. Begitu juga TPN markas Waris batas RI-PNG Lamberth Pekikir dalam pernyataan terbukanya mengaku tidak ada perintah operasi OPM di Kampung Nafri. Warga sipil di Jayapura juga heran karena sosok yang dutuduh bertangungjawab atas kasus Nafri tersebut, selalu berkeliaran dengan bebas di kota Jayapura. Padahal, pentolan TPN yang lainya justru diincar negara, kenapa dia begitu bebas saja? Sumber-sumber yang membenarkan bahwa Danny Kogoya merupakan pentolan TPN hanyalah bersumber dari kepolisian dan TNI yang kemudian diteruskan oleh media massa. Sedangkan TPN asli sudah jelas tidak mengenal pelaku penembakan.

Peranan Anjing Penjaga Modal dalam Dinamika Konflik Papua

Tahun 2007, sebuah laporan rahasia yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan Khusus: KOPASSUS. Dalam draft tersebut dicatat bahwa KOPASSUS telah melakukan pendekatan dan berhasil merekrut anak kepala suku Nafri, yaitu Daulat Fringkreuw.

Laporan yang dibocorkan oleh Allan Neirn melalui secret Obama ini menyebutkan bahwa Nafri merupakan pos kendali Kopassus yang strategis untuk mengamankan Jayapura. Dari segi pendirian Pos militer saja, sudah banyak pos tentara yang berdiri di daerah ini. Simak saja, pos pengamanan perbatasan yang hanya berjarak 10 kilometer dari lokasi kejadian sekarang. Begitu juga, kampung Nafri berada dalam pengawasan kamtibmas POLRES Jayapura. Nah, ditambah lagi pos tanpa bentuk dan wujud nyata yang didirikan kopassus, seketika kapling pengamanan yang dilakukan oleh puluhan pos militer, toh masih ada penembakan bertubi-tubi di tempat yang sama dengan pelaku yang juga sama. Tanya mengapa.

Saya curiga, dana otsus yang hilang begitu saja adalah habis untuk pembiayaan operasi keamanan yang dengan demikian terus direkayasa. Pantas juga, sangat setuju otsus gagal. Karena dengan dalil otsus, rekayasa murahan terus terjadi agar suplai dana otonom masuk kas militer. Entah untuk kepentingan elite jenderal yang pegang kendali di Papua atau hanya sekedar untuk memperparah keadaan Papua. Suhu konflik antar korps juga bahaya baru sejak reformasi. TNI baku hantam dengan POLRI hanya untuk cari muka saja.

Bila orang Papua tolak perusahaan masuk di tanah mereka, maka satu cara adalah pemerintah mendirikan TPN OPM gadungan yang kemudian secara tidak langsung melegitimasi masuknya pasukan organik bersenjata. Kasus puncak Jaya merupakan fakta bahwa demi pelebaran areal operasi Freeport semata, konflik terus diangkat agar kehadiran militer terus memukul mundur warga Papua yang menolak tanah mereka dirusak perusahaan asing. Jadi, tujuan OPM palsu untuk mendatangkan aparat militer beroperasi, sehingga membuat takut warga agar lunak menerima konsensi kapitalisme. Budaya Anjing Penjaga Modal terbukti menggurita di Papua.

Konflik Papua memang terbanyak dilakukan untuk kepentingan pengamanan aset Negara. Penciptaan konflik Papua tidak saja untuk kepentingan kekuasaan elit Jakarta dan jenderal perakus, tetapi untuk restorasi modal : KAPITALISME yang adalah ikon sumber segala konflik.

Papua Butuh Tindakan Nyata Pemerintah

Di usianya yang ke 66 tahun, tidak ada kebanggaan orang Papua berada dalam bingkai NKRI. Papua menjadi ikon sandiwara pemalsuan dan rekayasa, baik dari segi politik maupun pengembangunan ekonomi. Pemerintah jangan lagi membuat pemalsuan karena rakyat sudah sadar dengan gaya tipu muslihat pemerintah.

Cara-cara kolonisasi dalam menciptakan konflik rekayasa sudah basi. Jangan bawa tradisi mengibuli hukum dan keadilan yang sering terjadi pada kasus korupsi di Jakarta. Hendaknya jangan pola ini digiring ke Papua, terutama dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Rakyat Papua butuh kemauan Jakarta membuka diri dalam menyelesaikan masalah Papua. Kami sudah cape dengan kanalisasi TPN OPM murahan yang dijalankan oleh Negara Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penyelesaian Papua gunakan hati atau perasan saja. Untuk masalah Papua dibutuhkan hati nurani terlebih kasih sayang kepada orang Papua. Penyelesaian masalah Papua butuh keterbukaan dan kemauan pemerintah. Orang Papua senang sekali bila negara mau menyelesaikan masalah mereka. Gunakan hati nurani agar lebih jelas memandang masalah Papua dengan kesadaran dan akal sehat, agar dalam membangun usaha-usaha penyelesaian masalah Papua tidak lagi dengan rekayasa. Enam puluh enam tahun sekarang 17 Agustus 2011, di bulan suci kaum muslimin ini, saatnya Papua butuh tindakan nyata Pemerintah dan ‘bukan hati saja’ dalam menuntaskan masalah Papua.
@Westapua-arki

Menurut Anda

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.