Akar Konflik Papua Itu Sistem ~ Arkilaus Baho

Silsilah keluarga Rockefeller, pemilik freeport suplur yang kini bernama freeport mc moorant cooper & gold

Oleh: Arkilaus Baho

Orang kebanyakan dari pejabat negara hingga pemerhati masalah sosial punya pandangan yang berbeda-beda tentang apa sih penyebab konflik di Papua selama ini. Tentunya mereka memandang sumber konflik dari perdadaban cara pandang mereka. Ada yang sebut konflik terjadi akibat ketidakadilan, ada yang bilang akibat kecemburuan sosial. Bahkan ada yang bilang konflik akibat sejarah yang berbeda.

Sebenarnya ketidakadilan yang menimbulkan kecemburuan sosial tidak saja ada dan terjadi tanpa suatu kepentingan yang lebih besar hadir di Papua. Kehidupan di perkampungan yang letaknya terpencil di Papua, konflik hanya timbul karena ada tradisi kampung yang dilanggar oleh salah satu atau kelompok di perkampungan tersebut. Entah pelanggaran terhadap faedah agama, budaya maupun faedah lainnya yang telah menjadi ketetapan dalam menjalin pergaulan hidup.

Dunia globalisasi sekarang, benturannya adalah sistem. Sistem kepemilikan pribadi berhantaman dengan corak sosial yang sudah lahir sejak manusia menemukan suatu kekuatan bersama. Budaya sosialis yang sudah lama ada dan menjadi fundamen masyarakat dunia, tentunya juga Papua, kini di perhadapkan pada corak individualisme yang datang. Pertarungan pun di mulai. Kapital pakai kekuatan besar untuk hantam kekuatan sosial yang ada hingga tercerai berai.

Apa yang terjadi di Papua adalah sama. Mari kita runut ke belakang sejarah manifestasi konflik yang timbul ada apa saja pemicunya. Oke, pertama-tama, dalam beberapa literatur sejarah Papua, invansi suatu koloni ke Papua didasari atas adanya penemuan bijih tambang. Koloni mula-mula yang hanya menjadikan Papua sebagai tempat penampungan kemudian beralih ke keinginan menguasai dan mempertahankan kekuasaannya di Tanah Papua. Lahirlah bentuk nyata dari cita-cita menemukan biji tambang. Sekarang ada freeport, BP, MIFEE maupun sebelumnya sudah ada pabrik milik negara tertentu yang pernah injak kaki ke Papua.

Genggaman pemodal yang berbaju sistem kapitalisme diatas menjadi sumbu konflik masalah Papua. Baik antara orang Papua dengan orang Papua maupun orang Papua dengan Pemerintah. Antara Pemerintah dengan pemilik modal maupun antara pemilik modal dengan rakyat. Pejabat negara selama ini analisis konflik Papua lebih pada persoalan suprastruktur antara elit pemerintah dan rakyat. Ada yang sebut kalau masalah Papua itu akibat rakyat setempat tidak suka dengan kelakuan pejabat setempat. Misal saja analisis konflik Papua yang disampaikan pejabat Badan Intelejen Negara, Sjamsoedin kepada vivanews.com, yang mengatakan bahwa permasalahan krusial di Papua adalah kesenjangan sosial antara pejabat daerah dan masyarakat. Tentunya analisis tersebut bagi saya sama sekali bukanlah menemukan bahwa itulah akar masalah Papua.

Secara umum konflik Papua dibagi menjadi tiga bentuk konflik. Pertama, konflik yang timbul antara kekuatan koloni yang merebut Papua. Jaman perang dingin, konflik itu ada di Papua. Kedua, konflik antara kepentingan ekonomi antar negara-negara di dunia atas Papua yang kemudian menistakan sejarah demokrasi yang kian tak adil. Terakhir konflik yang terjadi dan merupakan bias dari gesekan kepentingan sebelumnya. Rakyat Papua menjadi korban konspirasi benar adanya. Eropa dan inggris punya maksud untuk Papua. Indonesia hanyalah negara yang di buat seperti boneka mereka.

Perjuangan apapun di Papua sudah menuai benturan sana sini. PBB langgar sumpah one man one vote itu satu fakta yang tidak bisa di sangkal. Pelanggaran terhadap aturan dunia tersebut karena sudah bercokol perusahaan raksasa Amerika di Papua. Konflik sejarah merupakan ranting tertinggi sampai sekarang masih menjadi klausul utama orang Papua baku gigit dengan penguasa RI. Konflik jenis ini memang konflik yang permanen dan terus memicu korban sepanjang permasalahannya tak di selesaikan.

Negara mendamaikan akar konflik di Papua dengan berbagai cara. Belum ada yang berani sebut sistem kapitalisme sebagai otak dibalik konflik Papua. Mereka ( pejabat ) justru memandang konflik yang muncul dari segi karier dan status sosial. Padahal, derajat atau status bukanlah pemicu konflik. Perang suku di Papua yang muncul lebih pada upaya menunjukan gengsi kelompok muncul secara statis dan tak permanen. Lebih miris konflik yang timbul dari hegemoni sistem ekonomi dunia yang bentuknya permanen dan sitematik.