Dibaca :

Rabu, 30 Mei 2012

Indonesia Dan Australia Bisnis Hak Asasi Papua

Tragedi barter Hak Asasi Papua
Oleh: Arkilaus Baho

Konflik di Papua menggiurkan bagi kedua negara ( RI-Ausie ). Data-data pelanggaran HAM yang menggiurkan pula bikin negara ini pakai untuk saling baku barter. Rakyat Papua sendiri berjuang hak asasi mereka secara sungguh-sungguh. Kampanye untuk mencari dukungan demi penegakan HAM di Papua, toh ujung-ujungnya negara tertentu ambil untung dari kempanye ini.  Grasi Presiden RI kepada warga negara Australia kian terang apa penyebabnya. 

Australia bukan kali ini bikin Indonesia menginjak-injak moral bangsa sendiri, tetapi sudah terjadi beberapa kasus hukum sebelumnya. Masih ingat suaka politik 43 Warga Papua tahun 2006 silam?. Pencari suaka, didalam benak mereka bahwa mereka melakukan tindakan semacam itu demi dunia menjawab tuntutan aspirasi merdeka. Tapi mereka para pencari suaka tara mengerti kalau itu hanya sebuah rekayasa RI-Australia demi mengalihkan isu freeport semata. Apa yang terjadi? Suaka politik Papua berakhir dengan kepulangan secara sia-sia saudara-saudariku yang niatnya berjuang demi tanah Papua.

Grasi Presiden kepada Corby benar-benar atas dasar kasus Papua. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengakui pemberian grasi kepada Corby sebagai upaya diplomasi. Namun, Amir membantah tudingan bahwa kebijakan grasi ini merupakan barter dengan Australia. Kemudian secara tegas, Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham), Denny Indrayana mengaku pemebrian grasi kepada Corby agar Australia tidak mengganggu Papua,. "Pemberian grasi dari presiden terhadap warga negara Australia, Corby, menurut Denny, salah satu alasannya agar Australia mendukung Indonesia dan tidak mengganggu Papua.

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/13281-anggota-dpr-nilai-alasan-denny-indrayana-ngawur
http://nasional.vivanews.com/news/read/317368--grasi-corby-jangan-untuk-bargain-soal-papua-

Pernyataan diatas adalah yang sebenarnya setelah di desak publik atas alasan pemberian grasi. Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa grasi diberikan agar tahanan Indonesia di Australia juga di bebaskan. Alasan kubu Istana tersebut di bantah habis oleh rakyat Indonesia sendiri, sehingga terpaksa, alasan sesungguhnya di lontarkan, yang tentunya pernyataan pejabat Indonesia ini mengindikasikan bahwa sebenarnya persoalan HAM di Papua sudah dijadikan bahan bisnis kemanusiaan antara negara RI dengan Australia.

Bangsa pasar kapitalisme memang cenderung mempermaikan hak asasi. Bahkan HAM sudah menjadi alat politik negara-negara kapitalisme di dunia, sehingga perjuangan Hak Asasi Manusia bergeser dari pemenuhan akan hak itu sendiri. Hak hidup, bebas dari ancaman, menyatakan pendapat dan segalanya yang terkait dengan hak asasi menjadi kewajiban semua pihak untuk di wujudkan tanpa harus di jadikan barter semata. 

Menurut Anda

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.