Terkesan Mengatasnamakan "DAP Baliem Dukung UP4B" ~ Arkilaus Baho

Oleh: Arkilaus Baho

Tak lama setelah pentolan Dewan Adat Papua di jatuhi hukuman penjara tiga tahun, sejumlah orang yang mengaku sebagai dewan adat wilayah Baliem ( Wamena ) menyuarakan dukungan mereka terkait program percepatan pembangunan melalui UP4B.

Komentar semacam ini bukan hal baru, beberapa waktu lalu sejumlah kepala daerah dari pegunungan tengah Papua yang berjumlah 16 orang mengeluarkan 16 rekomendasi kepada UP4B yang salah satunya percepat pembangunan jalan trans Papua.

Sumber Cepos melansir, Dewan Adat Papua Wilayah Balim medukung pelaksanaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B ). Dukungan tersebut diberikan karena UP4B dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat baik pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur.

Entah karena mendapat penolakan dari mayoritas rakyat Papua, hanya dengan cara mengiming-iming program kepada sejumlah daerah, hal itulah yang kini menjadi prioritas pasukan UP4B.

Bangun infrastruktur dengan perangkat otsus saja sudah kacau sana sini apalagi hanya dengan mengandalkan kebijakan pribadi presiden melalui perangkat yang di kepalai Bambang Darmono. Aneh bukan?

Bersamaan dengan statemen mendukung UP4B itu, ternyata mahasiswa Papua yang juga berasal dari pegunungan tengah malah menolaknya. Penolakan terhadap UP4B dilakukan dalam bentuk unjuk rasa di luar Papua.

Sebut saja pimpinan aksi, Rinto Kogoya meminta pemerintah segera menarik produk politik, seperti otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Kebijakan produk politik tidak akan mampu memadamkan keinginan rakyat Papua untuk berdiri sebagai sebuah negara," ungkap Rinto lagi.

Memang terkesan mengatasnamakan DAP Wamena karena pernyataan salah satu personil tersebut sama sekali tidak sejalan dengan perjuangan Dewan Adat Papua di daerah lain. Sebut saja salah satu pemuda Baliem yang terpidana bersama Ferkorus Yaboisembut merupakan pejuang DAP Baliem.

Lalu, dengan di keluarkannya statemen dukungan kepada proyek percepatan tersebut, sungguh di luar cita-cita perjuangan masyarakat adat di Wamena.

Menurut Mebel, selain empat hal dasar yang menjadi perhatian Pemprov Papua dan pemerintah Pusat melalui program UP4B, ada juga satu persolan yang juga sangat urgen yakni upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan secara baik oleh pemerintah.

Dan penanganannya, lanjut Mabel, terkesan jauh dari harapan sebab sesuai denghan hasil laporang BPK RI dan Polda Papua yang dipublikasikan lewat media cetak. Dan itupun belum dilakukan secara keseluruhan pada semua kabupaten / kota yang ada di Papua dan Papua Barat.

Saya belum pernah lihat DAP masuk dalam relawan pejuang anti korupsi di Papua, sehingga pernyataan diatas berani saya duga hanyalah bisikan para jenderal yang pakai situasi Papua sekarang sebagai pengalihan isu saja.

Sayangnya, para penjaga tanah Papua bila kelakuannya seperti apa yang terjadi di Baliem, mereka boleh di bilang turut ramai-ramai makan proyek haram dari pemerintahan neoliberal Indonesia atas Papua.