Dibaca :

Rabu, 22 Februari 2012

Pers Realease: Freeport Penyebab PEPERA Cacat


Oleh: Arkilaus Baho
Pada 27 Juli 2011 pukul 16:38 ·

Cafe Primagarden Abepura Jayapura, 27 Juli 2010

Salam Kedaulatan!

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat ( LPNR-PB ) mengeluarkan pernyataan pers kepada publik terkait situasi sosial politik di seluruh Tanah Papua. Pernyataan liga menjadi penting dengan tujuan yang sama, mewujudkan Papua bebas dari segala cara-cara intimidasi, teror yang berujung pada intimidasi dan eksploitasi secara fisik maupun psikologis. Kami mendukung perubahan di Tanah Papua sejalan dengan prinsip dasar orang Papua yaitu perdamaian abadi.

Terkait rencana diskusi para pengacara hukum di Inggris yang mencoba mendiskusikan soal PEPERA yang cacat maka kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal. Bahwa cacatnya PEPERA tahun 1969 tidak berdiri sendiri dengan upaya sistematis kaum pemodal “ Kapitalis” yang konon sampai sekarang anti keadilan dan demokrasi ditegakan di Papua. Bahwa Penentuan pendapat rakyat Papua tahun 1969 tidak serta merta cacat begitu saja, tetapi kontribusi Amerika untuk memasukan perusahaan mereka ( Freeport ) adalah point penting yang juga turut mendistorsi sejarah orang Papua. Freeport di pakai pihak tertentu untuk mengubur semua keinginan bagi penegakan HAM, Demokrasi di Tanah Papua.

Sesuai dengan prisnsip dan semangat juang LPNR-PB untuk mengeluarkan Papua dari cengkraman neo-imperialisme menuju Tanah Papua yang sejahtera dan adil baik politik maupun ekonomi, maka kami menganggap bahwa acara diskusi PEPERA di Ingris pada tanggal 2 Agustus 2011 merupakan hal biasa yang tidak ada dampak positif bagi pembebasan secara total rakyat Papua. Kami mendukung upaya pembebasan rakyat Papua dari bedil imperialisme dengan cara mengevaluasi pepera diawali dengan penutupan Freeport.

Freeport harus ditutup agar masalah PEPERA yang cacat menjadi jelas. Tetapi jika PEPERA dilihat terlepas dari kehadiran Freeport disaat itu, kami yakin bahwa kasus pepera tidak akan mendapat dukungan dunia, sebab pemerintah Negara-negara anggota PBB tetap mempertahankan Papua bagian dari NKRI berdasarkan resolusi PBB 2405 tentang sahnya PEPERA.
Bahwa problem rakyat Papua adalah masalah imperilalisme. Derita di Papua akibat suprastruktur kapitalisme yang mnggurita dijalankan melalui pemerintah Indonesia sebagai agen dan mengakibatkan rakyat Papua menjadi tumbal dibalik hedonisme kapitalis belaka. Akar persoalan Papua harus dipandang dari segi impelialisme, baik imperialisme ekonomi dan politik.
Untuk itulah, Kami menghimbau agar warga di Papua tidak perlu panik bahkan terprovokasi dengan hasutan rasialis yang dibangun kelompok tertentu dengan tujuan menciptakan situasi saling curiga antar rakyat.

Himbauan juga kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak berlebihan menanggapi respon rakyat di Papua. Khusus untuk penyampaian pendapat pada tanggal 2 Agustus di Inggris, sebaiknya semua kalangan menanggapi hal ini dengan arif dan bijaksana dengan tidak terprovokasi atas hasutan orang-orang tidak bertanggungjawab untuk mengajak ikut serta dalam aksi demo.

Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat ( LPNR-PB ) memastikan bahwa pemerintah RI telah bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan orang Papua dalam waktu yang tidak lama. Kami juga terlibat dalam proses tersebut. Untuk mendukung perundingan RI-TPN, kami menghimbau agar pihak-pihak yang anti perdamaian Papua untuk tidak menjadikan Papua sebagai tanah rawan konflik yang berujung pada gagalnya upaya penyelesaian Papua.  
@Westapua-arki

Menurut Anda

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.