Oleh: Arkilaus Baho
Pada 3 Agustus 2010 pukul 3:05
” Integrasi Telah Selesai?”
Tulisan ini saya persembahkan kepada;
Kawan-kawan Buruh seluruh Dunia
Rakyat Papua “ Majelis Rakyat Papua “
Kaum Sosialis seluruh Dunia
Perayaan Hut integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 1 mei tahun 2010. Sudah 47 tahun rakyat Papua berada dalam genggaman Indonesia. Adakah kemajuan yang didapat dari perjuangan integrasi dimaksud? Apa saja yang terjadi pasca perebutan Papua oleh Sukarno dan mengapa 1 Mei ditahun 1963 silam Presiden Sukarno tidak memimpin perayaan buruh sedunia tetapi malah memobilisasi rakyat Yogyakarta untuk merebut Papua dengan andil TRIKORA.
Dan apakah sukarno sudah tahu ketika nantinya rakyat Papua dijajah oleh bedil Freeport ? Ini menarik sekali, bahwa penyelamatan atau pembebasan suatu rakyat tidak dengan serta merta dijadikan acuan bagi kolonialisme baru yang tak berperikemanusian.
Papua sebelum datangnya Indonesia pada 1 Mei 1963, pulau ini sudah dilalui penjajah Portugis Jepang dan Belanda. Penjajahan paling lama di Papua pertama diduduki oleh Belanda lalu disusul dengan Indonesia dibawah Sukarno sampai sekarang.
Saya tidak tahu apakah dikemudian hari pulau ini diserahkan lagi kepada koloni baru yang datang dengan watak ekopol mereka atau tidak. Yang jelas, sudah ada. Barometer kapitalisme Freeport yang tidak bias ditendang oleh konstitusi Republik Indonesia inilah fakta penggadaian pulau Papua itu sudah berlangsung sejak Kontrak karya Freeport tahun 1967.
Sudah banyak tragedy politik yang terjadi di wilayah ini tanpa sumbangsih kemajuan yang berarti bagi kemajuan warga di Papua. Watak kolonial Belanda kemudian ditiru oleh Indonesia, karakter ekonomi bangsa yang dulu ditentang Sukarno demi merebut Papua sekarang diadopsi lagi oleh generasi penerus Sukarno. Usaha-usaha menentang imperialisme barat sudah terkubut bersama dalam kuburan Sukarno pula.
Jargon pembebasan rakyat Papua oleh Sukarno melalui Tiga Komando Rakyat pupus ditengah jalan. Indonesia menjadi Negara yang berjalan dengan system pemerintahan kopi paste, adopsi kebijakan pasar bebasa dan globalisasi adalah bentuk nyata dari copy paste hari ini.
Sapuan kepentingan blok apitalisme dan sosialisme di dunia yang pecah pada perang dingin merembet juga pada upaya-upaya mengambil wilayah-wilayah tak berpemerintahan dimana Papua adalah salah satunya. Wilayah tak berpemerintahan yang dimaksud adalah basis ideology tidak ada dijaman itu. Terjadilah, Blok kapitalisme merebut Papua bagian Timur ( Papua New Gini ) dan Sukarno memimpin blok sosialis merebut Papua Barat yang sekarang bagian dari Indonesia.
Perjalanan perebutan Papua pun dikenal dengan berbagai perundingan, adalah Linggar jati dan Meja bundar yang berujung pada keputusan Amerika ( New Yorg Agreement ) dimana disepakati diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) tahun 1969. Belum terlaksana keputusan Amerika tersebut, Sukarno di libas oleh agen-agen Imperialisme Amerika, adalah Suharto ikon paling penting dalam gubahan politik bangsa. Indonesia kemudian beralih dalam paradoksi militerisme yang dibangun untuk mendukung kepentingan sabotase kapitalisme di Indonesia. Hadirnya PT. Freeport Mc Moorant, adalah bukti bahwa jargon kapitalisme Amerika sudah menjadi bagian budaya politik neoliberal kedalam RI.
Indonesia digubah pasca kontrak karya Freeport. Papua menjadi tidak stabil dinamika demokrasinya dalam hal pepera karena sudah diadakannya kontrak karya perusahaan dengan Indonesia. Freeport masuk di Papua bukan persetujuan orang Papua tetapi kepentingan sepihak Suharto semata. Namun saat ini, kekebalan kapitalisme AS masih mendasar bagi pola kebijakan pemerintahan secara keseluruhan. Politik pasar bebas hadir sebagai pijakan baru yang semakin menguatkan idiom imperialisme yang sebenarnya sudah ditentang oleh rakyat Indonesia yang hendak mendirikan Negara merdeka Indonesia.
Upaya-upaya perebutan Papua dimasa Sukarno dan masa sekarang jauh berbeda. Sukarno memang boleh dibilang berjasa bagi pembebasan dua pulau dan ras. Ia memerdekakan Indonesia dari Belanda dan kemudian melanjutkan impiannya membawa Papua keluar dari Belanda. Masalahnya adalah, semestinya penerusnya memegang kendali sukarno akan lebih sempurna lagi. Toh, kenyataanya lain.
Dua ras; ras Melanesia di Papua dan ras Melayu di Jawa mampu dibebaskan oleh sukarno, dukungan rakyat lain pun adalah sumbangsih berarti bagi berdirinya Indonesia hari ini dengan semangat pancasila dan Negara kesatuan. Sampai pada perubahan atau amandemen UUD adalah wajar dimana re-integrasi suatu bangsa butuh perbaikan tatanegara sebuah Negara.
Hasil dari perebutan Papua adalah dapat dilihat hari ini diPapua. Modal internasional yang dulu dijaman Sukarno ditentang, sekarang merajalela di Papua. Neoliberalisme yang dulu tidak merasuki pemerintahan sukarno kini diadopsi oleh Sri Mulyani, Boediono dan SBY dalam menerapkan system ekonomi nasional. Kemerdekaan Indonesia adalah belum sempurna, nasionalisme Papua dalam Indonesia ukurannya ada pada gertak-gertak dan mobilisasi militer dipelosok-pelosok Papua. Jika jaman Belanda berjalan dengan politik pemaksaan, Indonesia pun menerapkan hal yang sama. Memang gajah mati meninggalkan gading. Itulah peta kolonialisme wilayah-wilayah didunia.
Papua dalam persimpangan Kedaulatan Bangsa
Invansi jajahan atas suatu wilayah yang diharapkan adalah membangun wilayah baru tesebut menjadi sebuah wilayah bermartabat. Pertarungan ekonomi Amerika melalui Freeport memundurkan spectrum politik kedaulatan bangsa. Orang Papua lalu berada dalam persimpangan kedaulatan.
Kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia selama diPapua hanyalah bersifat kekerasan, doktrinasi yang intimidatif. Tidak ada landasan baik bagi peletakan kemerdekaan bangsa di Papua. Bagaimana Papua maju dan makmur dalam kancah system Negara Indonesia yang mengadopsi kebijakan barat. Intervensi kapitalisme dalam Indonesia membuka kran baru bagi mengakarnya penindasan, eksploitasi dan penyempitan demokrasi di Papua maupun Indonesia umumnya.
Nah, gula-gula globalisasi yang kita kenal adalah Otonomi Khusus bagi Papua. Hadirnya otsus untuk mematahkan semangat persatuan bangsa dan mengutungkan pasar kapitalisme. Lihat saja, pemerintah lebih mementingkan pembangunan Mol dan supermarket daripada pasar bagi petani dalam negeri. Pemerintahan lebih mengutamakan penggusuran lahan untuk pendirian pabrik-pabrik daripada mendukung rakyat dalam negeri untuk memajukan pertaniannya.
Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) menjadi barisan terdepan untuk memukul mundur rakyat pedagang kaki lima dan mama-mama pedagang tradisional. Hal yang juga dilakukan oleh PT. Freeport menggusur penduduk pribumi dari summber emas dan tembaga yang hendak di curi Amerika sekarang. Konstitusi Negara kemudian mandul diera globalisasi ini. Pemerintah lebih mengeluarkan kebijakan datangkan investasi daripada proteksi ekonomi nasional. Negara membayar utang luar negeri dari keringat rakyat sendiri yang mederita. Inilah politik pasar bebas, dimana kepentingan pemodal sebagai kedaulatan penuh dan bukan kedaulatan rakyat suatu Negara.
Sukarno merebut Papua, hari ini rakyat Papua dihidupkan dengan dana utang luar negeri…adil kah?. Papua di integrasikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi sejumlah perusahaan asing di Papua hanya bagi hasil 1 persen kepada Negara apalagi rakyat Papua?. Oh..jangan jadikan Papua sebagai lahan, jangan jadikan Papua sebagai proyek imperialisme dunia, Tanah Papua dibebaskan oleh Sukarno dari hegemoni Imperialisme, mengapa kalian menjajah kami???
Dimanakah kami haru mencari kedaulatan kami, dimanakah hak kami diakui sebagai warga Negara yang harus berdaulat. Jangan lagi membawa kami ke neraka Imperilialisme Freeport, dapatkah kami menyambut kedaulatan kami dengan bangunan proteksi ekonomu yang bermartabat. Dapatkan kami membangun demokrasi dan hak asasi manusia tanpa dalil-dalil pembungkaman.
Kini terbukalah harapan baru bagi orang Papua semenjak Majelis Rakyat Papua mengeluarkan Keputusan Nomor 14 tahun 2009. Kebijakan mengenai hak pemilukada bagi penduduk pribumi Papua ini juga belum dterima secara maksimal oleh Jakarta. Padahal UU 21/2001 tentang Otsus Papua sebagai bentuk pemaksaan kehendak orang Papua yang diharuskan dalam Undang-undang.
Dilema Papua dan Jakarta selama ini tidak dapat dianggap remeh, sebaba kontradiksi yang terus dibiarkan, akan memicu hubungan baru yang benar-benar mengarah pada pemecahan kebersamaan yang terpelihara selama ini. Sukarno pun berjuang merebut Papua demi kebersamaan sebangsa yang merdeka dan berdaulat.
@Westapua-arki
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.