Oleh: Arkilaus Baho
Salah satu agenda kunjungan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara Korea Selatan saat ini, adalah menyaksikan penandatanganan kerjasama pendirian pabrik petrokimia milik negara korea selatan di Papua Barat. Pabrik tersebut dibangun atas kerjasama investor asal korea dibawah payung LG Internasional Corp dengan PT. Duta Firza.
Head of Agreement (HoA) antara Duta Firza dan LG International dilaksanakan hari ini di Seoul, Korea Selatan disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian M.S Hidayat dan Menteri Perdagangan/Kepala BKPM Gita Wiryawan dan dihadiri Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Chief Executive Officer Duta Firza, Firlie Gandinduto usai penandatangan yang disakiskan kepala negara itu, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Rabu 28 Maret 2012. "PT Duta Firza dan LG Internasional akan membentuk JV company untuk merealisasikan proyek tersebut.
Untuk mewujudkan rencana pembangunan pabrik tersebut, kedua pihak juga sepakat menyerahkan tugas kepada perusahaan patungan yang akan dibangun. Perusahaan ini bertugas melakukan investasi, pembangunan, hingga operator pabrik petrokimia. "Instalasi dan commissioning pabrik petrokimia itu juga akan dimanajemeni oleh JV company.
Perusahaan asal Korea Selatan, LG International Corp, menggandeng PT Duta Firza untuk membangun pabrik petrokimia di Tangguh, Papua Barat. Pembangunan pabrik petrokimia itu diperkirakan menelan investasi Rp27 triliun atau sekitar US$3 miliar.
Rencananya, seluruh program kerja HoA akan dilakukan oleh pihak ketiga diharapkan selesai pada kuartal-III 2012. Sementara tahap pengembangan akan dilakukan pada kuartal-I 2013. Diharapkan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pendukung pabrik petrokimia dapat dimulai pertengahan 2014.
Sejak pedoman bagi para investor di teken oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 silam, MP3Ei kini menunjukan hasilnya. Banjir investasi meningkat di Indonesia. Papua dan Papua Barat menjadi ladang empuk bagi investasi asing. Gejala peningkatan investasi tersebut mewajibkan pemerintah harus menjaga Tanah Papua harus damai demi keamanan investasi.
Direktur Operasional JSK International Korsel perwakilan Indonesia Cores Were di Biak, Jumat, mengatakan persetujuan kerja sama investasi sektor perikanan dan perhotelan dengan Pemkab Biak Numfor melalui perusahaan daerah telah disepakati dan ditandatangani di Biak, 22 Maret 2012.
"Salah satu isi kesepakatan kerja sama itu Pemkab Biak akan menyediakan lahan untuk kegiatan usaha JSK International bidang perikanan dan perhotelan," katanya.
Di satu sisi, tragedi kemanusiaan di Papua yang sampai sekarang belum teratasi justru akan menjadi bebas politis bagi pemerintah untuk menanggung resiko di kemudian hari. Artinya, status politik Papua yang sampai sekarang masih tarik menarik, akan mengganggu dinamika ekonomi Jakarta di Papua.
